Al-Qaeda Yaman Kembali Ancam AS
Kelompok teroris Al-Qaeda Yaman akan membalas kematian Osama kepada Amerika Serikat.
Seperti dilansir laman NHK, Kamis (12/5), kelompok yang menamakan diri "Al-Qaeda di Semenanjung Arab," mengeluarkan peringatan tersebut atas nama pemimpinnya Nasser al-Wahishi melalui Internet, Rabu (11/5).
Bunyi ancaman itu, "Masalah ini tidak akan berakhir dengan kematian Osama bin Laden. Kalian (AS) bersiaplah dengan akibat yang datang lebih besar dan lebih buruk."
Beberapa waktu sebelumnya, seorang pimpinan dari kelompok yang sama bereaksi keras atas kematian Osama dan bersumpah akan membalas dendam kepada AS.
"Kami akan membalas dendam atas kematian Syekh kami Osama bin Laden dan kami akan membuktikan ini kepada musuh-musuh Tuhan," katanya kepada AFP [baca: Al-Qaidah Yaman Bersumpah Balas Kematian Osama].
Afiliasi Yaman ini memang yang paling aktif dalam melakukan serangan di Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir. Mereka juga terlibat dalam upaya meledakkan jet berpenumpang warga AS pada 2009 silam, serta plot bom terhadap sebuah pesawat kargo udara AS Oktober lalu. Tapi itu semua gagal. (Vin)
Foto Jasad Osama Bin Laden Beredar
Beberapa orang masih mengangap kematian gembong teroris Osama bin Laden merupakan rekayasa. Akhirnya, Central Intelligence Agency (CIA) menerbitkan foto jasad Osama', Kamis (12/5). Sekitar 15 foto setelah penembakan Osama oleh pasukan khusus diperlihatkan kepada senator dan anggota parlemen AS.
Tiga foto diambil saat mayat Osama akan diterbangkan ke Amerika Serikat. Selain itu, foto jenazah Osama yang telah dimandikan sesuai dengan ajaran Islam juga terlihat. Ada juga foto tubuh Osama saat dilarung ke laut.
"Saya telah ditunjukan foto-foto mayat Osama. jasadnya terlihat mengerikan. Saya melihat satu luka akibat tembakan di kepala, dari mata hingga ke telinga," kata Senator James Inhofe.
AS tidak ingin meperlihatkan foto jenazah Osama ke publik karena khawatir akan menyakiti rakyat Timur Tengah. Adanya foto Osama ini juga ditakutkan akan menjadi senjata ampuh untuk propaganda melawan AS.(SydneyMorningHerald/ULF)
MUI Ajak Ariel Peterpan Bertobat
 |
| MUI Ajak Ariel Peterpan Bertobat |
"Kami mengimbau agar Ariel bertobat kepada Allah SWT dan meminta maaf kepada masyarakat atas apa yang sudah dilakukannya," kata Ketua Bidang Infokom MUI, Sinansari Ecip di Jakarta, Selasa.
Ketua anti pornografi MUI itu juga mengatakan, masyarakat hendaknya memberi kesempatan kepada Ariel bertobat dan meminta maaf karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa.
"Allah SWT saja Maha Pengampun, kenapa kita manusia tidak mau mengampuni. Sebaik-baik manusia adalah yang segera bertaubat bila berdosa dan meminta maaf bila berbuat salah," tambahnya.
Ariel Peterpen divonis 3,6 tahun penjara dan denda Rp250 juta dikurangi masa tahanan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin (31/1).
Terkait vonis yang dijatuhkan kepada kekasih artis Luna Maya tersebut, MUI mengaku tidak puas karena apa yang dilakukan dampaknya sangat luar biasa terhadap anak-anak dan remaja.
"MUI tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan kepada Ariel, karena dampak pornografi itu sangat dahsyat bagi anak-anak dan remaja," kata anggota komisi hukum dan perundang-undangan MUI, Neng Zubaidah.
Menurutnya, sebagai publik figur, Ariel harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat karena memang cenderung dijadikan teladan, maka ada kewajiban untuk melakukan hal-hal yang baik.
Ia mencontohkan di Kabupaten Sumedang Jawa Barat, dua remaja perempuan berusia 14 dan 15 tahun menjadi korban pemerkosaan setelah pelakunya menonton video panas Ariel.
"Apa yang dilakukan publik figur berkaitan erat dengan perilaku masyarakat nantinya," katanya.
MUI: Pornografi Lebih Bahaya Dari Narkoba
 |
| MUI: Pornografi Lebih Bahaya Dari Narkoba |
"Pornografi lebih berbahaya dari narkoba," kata Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI, Sinansari Ecip di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan menanggapi maraknya pornografi dan mengkritisi vonis terhadap terdakwa perkara video porno Ariel Peterpan yang dihukum 3,6 tahun penjara dan denda Rp250 juta dipotong masa tahanan.
Menurutnya , berdasarkan penelitian dari Kementerian Kesehatan, kerusakan otak akibat narkoba bisa merusak dua hingga tiga komponen di dalam otak, tapi akibat kecanduan pornografi bisa merusak lima komponen di otak.
Dijelaskan Wakil Ketua Tim antipornografi MUI, Yuniwati, berdasarkan hasil penelitian dokter di Amerika Serikat, jika sudah kecanduan pornografi otak akan rusak sehingga anak akan menjadi bodoh dan teradiktif bahkan dikhawatirkan akhirnya akan menimbulkan penyakit seksual.
"Kalau sudah kecanduan pornografi, otak akan rusak. Jika tidak cepat ditangani kami khawatir 5-10 tahun ke depan akan ada generasi yang hilang," kata Yuniwati.
Untuk mengatasi semakin maraknya pornografi terutama dikalangan anak dan remaja, MUI menilai pemerintah perlu secara serius menanganinya dengan membentuk suatu badan tersendiri.
"Narkoba saja punya Badan Narkotika Nasional, kami rasa pornografi yang lebih berbahaya ini perlu dibentuk badan sendiri," katanya.
Sejumlah lobi saat ini sudah dilakukan MUI dan akan mengajak Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk bekerja sama.
KBRI: Evakuasi WNI Kloter 2 Piroritas Mahasiswi
 |
| KBRI: Evakuasi WNI Kloter 2 Piroritas Mahasiswi |
"Pendataan evakuasi Kloter kedua sedang dilakukan di beberapa posko di Mesir, namun jam pemberangkatannya masih dipersiapkan," katanya kepada ANTARA di Kairo, Rabu.
Sedangkan Kepala Fungsi Penerangan, Sosial dan Kebudayaan KBRI Kairo Iwan Wijaya Mulyatno menambahkan, pada Kloter kedua ini diprioritaskan untuk para mahasiswi dan kemudian mahasiswa.
Pada evakuasi Kloter pertama diprioritaskan wanita hamil, anak-anak, dan warga terlantar seperti tenaga kerja wanita bermasalah, dan orang tua lanjut usia.
Jumlah mahasiswi di Mesir tercatat sebanyak 784 orang dari sekitar 4.000 mahasiswa yang kuliah di berbagai universitas di Mesir, di mana sebagian besar belajar di Universitas Al Azhar.
Dubes mengungkapkan, dalam evaluasi evakuasi WNI Kloter pertama terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan.
Kendala tersebut menyangkut prosedur dan teknis pemberangkatan.
Prosedur pemberangkatan antara lain persiapan paspor bagi WNI atau bayi usia di bawah lima tahun (Balita) yang tidak memiliki paspor.
Dalam Kloter pertama terdapat 70 Balita yang harus dibuatkan paspor dalam waktu singkat dan itu sangat memakan waktu terutama dalam proses laminating, kata Dubes.
Kendala lainnya adalah pengangkutan ke Bandara Kairo yang harus dilakukan sebelum pukul 15.00 waktu setempat untuk menghindari jam malam.
Pemberlakuan jam malam mulai pukul 15.00 hingga 8.00 waktu setempat akibat aksi unjuk rasa hebat di negeri Piramida itu.
Dalam pengangkutan ke Bandara itu, KBRI memobilisasi semua kendaraan kantor dan mobil-mobil pribadi staf KBRI.
Mobilisasi kendaraan KBRI itu dilakukan karena semua bus wisata masih dilarang beroperasi di seantero Mesir.
Sementara itu, WNI yang berada di beberapa provinsi di Mesir kesulitan memasuki ibu kota Kairo akibat jalan-jalan masih diblokir pihak keamanan.
Selain di Kairo, sejumlah mahasiswa Indonesia juga kuliah di cabang Al-Azhar di beberapa provinsi, antara lain di Tanta, Iskandariyah, Mansurah, dan Zakazik.
KBRI telah memastikan bahwa WNI di luar Kota Kairo itu dalam kondisi aman dan tidak terkena dampak unjuk rasa.
"Kami melakukan kontak intensif dengan semua WNI baik di Kota Kairo maupun di luar ibu kota," kata Iwan Wijaya.
KBRI menyediakan tiga posko untuk tempat evakuasi WNI, yaitu di gedung KBRI di Distrik Garden City, Konsulat RI di Distrik Madinat Nasser, dan Pusat Kebudayaan Indonesia (PUSKIN) di Distrik Dokki.
Selain itu, KBRI juga memanfaatkan belasan sekretariat organisasi kemahasiswaan di Mesir.
sumber : http://id.news.yahoo.com
Komnas HAM: Stop Militerisasi Papua
 |
| Komnas HAM: Stop Militerisasi Papua |
Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh di Jakarta, Rabu 27 Januari 2011, mengkhawatirkan penguatan militer di Papua justru hanya akan menjadi bom waktu bagi pemerintah. Komnas, menurut Ridha, sejauh ini tidak menutup mata terhadap proses penyidikan dan pengaduan. "Semuanya ditindaklanjuti," katanya.
Dia juga menyarankan TNI tidak lagi menghalang-halangi kelompok yang ingin melakukan monitoring perdamaian di Papua.
Ungkapan senada juga dilontarkan Direktur Eksekutif Kontras Usman Hamid. Menurut dia, Presiden melihat permasalahan Papua hanya sebatas ekonomi. Padahal yang dibutuhkan Papua adalah keadilan, politik, dan HAM. "Pendekatan militer harus berhenti, ekonomi harus dilengkapi dengan politik dan kemanusiaan," kata Usman.
Sebelumnya, Pengadilan Militer Papua memutuskan vonis di bawah 1 tahun bagi oknum TNI pelaku tindakan kekerasan. Pengadilan hanya memfokuskan vonis atas dasar penyalahgunaan wewenang atasan, sedangkan tindakan kekerasan atas korban diabaikan.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Philip Crowley, dalam akun Twitter @PJCrowley, Rabu 26 Januari 2011 mengatakan, "Vonis yang dikeluarkan Pengadilan Militer Indonesia tidak merefleksikan keseriusan dalam penanganan kekerasan terhadap dua warga Papua, seperti yang dipertontonkan dalam video pada 2010."
"Indonesia harus memastikan angkatan bersenjatanya bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Kami sangat prihatin dan akan terus mengikuti kasus ini." (umi)
