 |
| Harga Ikan Laut di Mataram Naik |
Mataram (ANTARA) - Harga ikan laut di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat melonjak mencapai 50 hingga 100 persen karena terbatasnya stok nelayan tidak berani melaut akibat cuaca buruk disertai angin kencang dan gelombang tinggi akhir-akhir ini.
"Untung saja di Kota Mataram cukup banyak ikan air tawar, sehingga dapat menangatasi kekurangan ikan laut," kata Kepala Bidang Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Sabtu.
Ia mengatakan, yang naik adalah harga ikan laut misalnya ikan tonggkol dari hanya Rp5.000 per kg naik menjadi 10.000 per kg, kepiting dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kg sementara harga ikan air tawar stabil berkisar antara Rp20.000 per kg hingga Rp22.000 per kg.
Dikatakannya, ikan jenis tertentu seperti ikan sulir, kakap dan baronang, tidak ada di pasar, karena tidak ada nelayan yang berani melaut selama cuaca buruk.
Sejumlah pedagang ikan menjual stok ikan yang ada di `coldstorage`, namun sekarang stok ikan tersebut sudah habis sehingga terpaksa mendatangkan ikan dari luar daerah seperti Bali dan Pulau Jawa.
Cuaca buruk yang melanda Kota Mataram menyebabkan nelayan tidak berani melaut. Angin kencang dan ombang tinggi ini diperkirakan berlangsung hingga awal Februari 2011.
Untuk membantu nelayan yang tidak melaut selama cuaca buruk Pemerintah Kota Mataram menyediakan sekitar 1.300 paket sembako untuk diberikan kepada nelayan disepanjang pantai Ampenan, seperti Pondok Perasi, Kampung Banjar, Gatep, Tanjung Karang dan Mapak.
Bantuan sembako tersebut masing-masing berisikan tiga kg beras, lima bungkus mi instan dan makanan ringan yang akan dibagikan selama tujuh minggu melalui kelurahan masing-masing.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram akan mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar dengan sistem keramba yang dipusatkan di Kelurahan Bertais, Cakranegara dengan memanfaatkan air yang cukup melimpah di wilayah tersebut.
Ikan keramba yang akan dibudidayakan antara lain ikan karper, nila dan ikan gurami yang dapat dipanen setiap empat bulan sejak mulai penaburan benih.
sumber : http://id.news.yahoo.com
16.12 |
Posted in
business
|
Read More »
 |
| PLN Meminta Kepastian Hukum |
JAKARTA, KOMPAS.com — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meminta payung hukum atas penerapan kenaikan maksimal atau capping tarif dasar listrik 18 persen bagi pelanggan industri. Tanpa adanya aturan pelaksanaan dari pemerintah, penerapan kebijakan itu akan rawan gugatan hukum dari para pelaku usaha.
Menurut Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PT PLN Murtaqi Syamsudin, dalam diskusi PLN dengan asosiasi pelaku usaha, Jumat (21/1/2011) di Menara Batavia, Jakarta, saat ini kebijakan kenaikan maksimal tarif dasar listrik (TDL) 18 persen bagi pelanggan industri telah menjadi persoalan hukum.
Sejauh ini pihaknya telah berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Kami sudah dipanggil dan dimintai klarifikasi. Oleh KPPU sudah ditangani sebagai suatu kasus, dan akan meningkatkannya menjadi penyidikan. Kami tidak masalah kalau kasusnya menjadi disidik KPPU. Bagi PLN, yang penting ada kepastian hukum, apakah yang dilakukan sudah benar atau tidak," kata dia.
Terkait hal itu, PLN sedang mengomunikasikan opini legal kepada pemerintah mengenai capping yang saat ini sedang ditangani komisi pengawas itu. Dengan demikian, dalam melaksanakan kebijakan pencabutan capping, pihaknya masih menunggu keputusan dari komisi pengawas tersebut yang diharapkan sudah ada sebelum Februari. "PLN akan mengikuti keputusan dari KPPU," ujarnya.
Terkait hasil rapat kerja Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang meminta pemerintah tidak menyetujui pencabutan capping yang dilakukan PLN sebelum dibahas dengan lembaga legislatif itu, Murtaqi menghormati putusan itu. Akan tetapi, penolakan pencabutan capping hendaknya diikuti dengan pembuatan aturan pelaksanaannya.
Sebelumnya, DPR dan pemerintah sepakat menerapkan capping TDL 18 persen pada Agustus lalu setelah mendapat protes dari sejumlah pengusaha yang mengalami kenaikan tarif listrik lebih dari 18 persen. Namun, kesepakatan itu belum dituangkan dalam aturan pelaksanaan dalam bentuk revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2010 tentang TDL bagi industri sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Menurut Murtaqi, capping telah menimbulkan disparitas harga bagi pelaku usaha dan berdampak buruk bagi iklim investasi. "Kami menyerap aspirasi atau keluhan dari pelanggan mengenai hal ini, dan telah menyarankan pemerintah untuk menghilangkan disparitas itu," katanya.
Untuk pelanggan bisnis, penghapusan capping sudah dilaksanakan pada Oktober tahun 2010 dan telah diterima semua kelompok pelanggan ini. Sementara penghapusan kebijakan itu, bagi pelanggan industri, baru dimulai pada Januari ini dan ditentang sejumlah pelanggan yang selama ini menikmati capping.
Berdasarkan data PLN, saat ini jumlah pelanggan industri yang menikmati kebijakan kenaikan maksimal TDL 18 persen sebanyak 9.771 pelanggan dari jumlah total pelanggan industri 38.449 pelanggan. Itu berarti, hanya 25 persen pelaku industri yang menikmati capping. "Jika penghapusan capping dibatalkan, kami akan diprotes pelanggan industri yang tidak menikmatinya," kata Murtaqi.
sumber : http://id.news.yahoo.com
16.11 |
Posted in
business
|
Read More »
 |
| Pemerintah Tawarkan Sukuk Nol Risiko |
BATAM, KOMPAS.com — Pemerintah menawarkan instrumen investasi individual sukuk ritel SR-003 dengan nol risiko kepada masyarakat.
"Sukuk ritel ini dengan risiko nol," kata Langgeng, Kepala Subdirektorat Pengembangan Pasar SBSN Direktorat Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, di Batam, Jumat (21/1/2011).
Investasi yang ditawarkan dengan masa tenor tiga tahun. Selain itu, pemerintah juga menjanjikan imbalan tetap yang diberikan setiap bulan.
Namun, persentase imbalan baru akan ditentukan pemerintah pada 2 Februari 2011.
"Persentase akan ditetapkan berdasarkan BI rate yang berlaku dan biasanya lebih tinggi dibanding bunga deposito," katanya.
Sukuk negara ritel adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Untuk sukuk SR-003 yang ditawarkan pada 2011, ia mengatakan, pemerintah menyiapkan underlying tanah dan bangunan Rp 10,8 triliun.
Mengenai jumlah sukuk SR 003 yang ditawarkan, ia mengatakan, itu baru akan diumumkan Menteri Keuangan kemudian.
Kepala Divisi Pengembangan Usaha PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Heri Purnomo mengatakan, dari sisi tingkat suku bunga, sukuk ritel lebih menguntungkan sebab besarnya jauh lebih besar ketimbang suku bunga bank.
"Imbalan ritel lebih besar, contohnya suku bunga ritel SR-001 mencapai 12 persen, lebih tinggi ketimbang suku bunga tabungan perbankan yang berkisar enam persen," katanya.
Ia mengatakan, penjualan perdana sukuk ritel hanya diperuntukkan untuk WNI dengan nilai 100 persen.
Pada pasar sekunder, sukuk ritel diperjualkan bebas dengan harga bisa di atas atau di bawah 100 persen.
Pemerintah Indonesia, melalui perusahaan penerbit SBSN Indonesia, akan menerbitkan sukuk bunga ritel SR-003 dengan tanggal penerbitan 23 Februari 2011 dengan masa tenor tiga tahun dan tanggal jatuh tempo 23 Februari 2014.
Sukuk SR-003 ditawarkan dengan nominal per unit Rp1 juta dengan minimum pemesanan Rp 5 juta dan kelipatannya, underlying asset berupa barang milik negara (BMN) berupa tanah dan atau bangunan.
Jadwal penerbitan dan penjualan sukuk negara ritel seri SR-003: penetapan imbalan/kupon pada 2 Februari 2011, pembukaan masa penawaran tanggal 7 Februari 2011, penutupan masa penawaran 18 Februari 2011, penjatahan 21 Februari 2011, dan settlement tanggal 23 Februari 2011.
sumber : http://id.news.yahoo.com
16.07 |
Posted in
business
|
Read More »
 |
| Standar Minyak Sawit Indonesia Rampung |
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah merampungkan penyusunan standar kelestarian minyak sawit Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, Jumat (21/1/2011) di Jakarta mengungkapkan, secara resmi IPSO akan diluncurkan Maret 2011 bersamaan dengan peringatan 100 tahun komersialisasi minyak sawit Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah akan melakukan notifikasi publik dan menggelar workshop dua kali pada bulan Februari, untuk memberikan pemahaman dan mekanisme pelaksanaan kebijakan baru ini kepada pemerintah daerah, swasta maupun LSM.
Setelah diluncurkan, ISPO akan diujicobakan pada 10-25 perusahaan. Dari situ akan lalu dilakukan evaluasi untuk melihat implementasinya. "Kalau tidak ada aral, 2012 mandatori dilakukan. Meski 2011 mulai dijalankan belum ada sanksi bagi yang tidak menjalankan. Sanksi baru ada 2012," kata Bayu.
16.03 |
Posted in
business
|
Read More »
 |
| Pasar Tunggal Harus Diantisipasi |
JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia bersiap memasuki pasar tunggal negara-negara Asia Tenggara yang berlaku mulai tahun 2015. Pemerintah mengajak dunia usaha mempersiapkan diri bersama pengusaha Indonesia agar dapat memetik keuntungan dari potensi ekonomi regional.
Demikian benang merah pertemuan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu bersama pemilik dan eksekutif puncak kelompok-kelompok usaha yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Jumat (21/1/2011). Sosialisasi pasar tunggal ASEAN, rancangan undang-undang perdagangan, dan polemik tarif bea masuk yang dinilai tidak memihak industri domestik menjadi topik utama pertemuan yang berlangsung 1 jam 40 menit itu.
Kekhawatiran terbesar dunia usaha adalah pemerintah membuat kebijakan pasar bebas yang merugikan industri domestik. Pengusaha trauma dengan implementasi pasar bebas ASEAN-China yang dimulai 2010 sehingga produk akhir negeri tirai bambu tersebut membanjiri pasar Indonesia.
Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, pemerintah yang kurang komunikatif kerap membuat kebijakan yang tidak aplikatif. Kondisi tersebut terus menggerus daya saing pengusaha nasional yang sudah tertekan dengan ekonomi biaya tinggi, infrastruktur, dan beberapa kebijakan fiskal.
"Bea masuk bahan baku malah dinaikkan dan untuk produk akhir diturunkan, bagaimana industri pengolahan kita mau bersaing. Kami membentuk tim kecil Apindo dan pemerintah untuk mencari jalan keluar," kata Sofjan.
Kondisi ini yang dialami industri cat domestik. Pengurus Asosiasi Cat Indonesia Kris Rianto Adidarma memaparkan, bahan baku cat hampir 50 persen diimpor dan pemerintah telah menaikkan tarif bea masuknya dari 0 persen menjadi 5 persen.
Pada saat yang sama, pemerintah menurunkan tarif bea masuk produk jadi dari 10 persen menjadi 5 persen. "Kami tidak punya margin lagi dan di Purwokerto, Jawa Tengah, sekarang sudah masuk cat produk Malaysia. FTA membahayakan," kata Adidarma.
Pengalaman masa lalu yang membuat pemerintah mengajak pengusaha berdialog. Menteri Perdagangan mengatakan, seluruh asosiasi usaha harus mendata dan melaporkan hambatan peraturan, kebijakan, dan sebagainya kepada tim kecil Kementerian Perdagangan dan Apindo untuk dikaji dan dicarikan solusi.
Hal tersebut menjadi upaya bersama untuk mengantisipasi hambatan dunia usaha dalam menikmati manfaat pasar bebas ASEAN. Sejak tahun 2003, negara-negara ASEAN menyepakati 12 sektor usaha yang akan masuk ke pasar bebas ASEAN mulai tahun 2015.
Sektor tersebut antara lain otomotif, produk kayu, produk karet alam, perikanan, pertanian, turisme, penerbangan, logistik, kesehatan, dan elektronik. Berdasarkan studi daya saing, yang menurut Menteri Perdagangan salah satunya dihasilkan oleh Mckenzie, Indonesia mengajukan sektor industri berbasis kayu dan otomotif.
ASEAN kini memiliki 591 juta jiwa penduduk dengan 80 persen berusia di bawah 45 tahun. Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kenaikan daya beli membuat daya tarik pasar ASEAN kian menggiurkan.
Produk domestik bruto (PDB) ASEAN pun kini sudah tumbuh 200 persen dari 800 miliar dollar AS tahun 2003. Nilai perdagangan di kawasan ini pun kini tidak jauh berbeda dengan Eropa, yang bernilai 16,2 triliun.
Menurut Mari, Indonesia berada di kawasan yang bertumbuh dengan integrasi ekonomi yang baik. Porsi perdagangan Indonesia dengan negara Asia mencapai 25 persen dan 60 persen di antaranya adalah dengan negara-negara Asia Timur.
Pertumbuhan ekonomi Asia di tengah resesi Eropa dan Amerika Serikat dua tahun terakhir semakin memacu negara-negara ASEAN untuk mengintegrasikan ekonomi secara bertahap.
Mari menjelaskan, pasar tunggal ASEAN tidak hanya dapat meningkatkan aksesibilitas pengusaha Indonesia terhadap pasar negara tetangga, tetapi juga dapat menjangkau pasar negara lain yang sudah menjalin kerja sama ekonomi dengan mereka. Mari mencontohkan, pengusaha tekstil Benny Soetrisno yang memiliki pabrik di Vietnam mendapat banyak keuntungan dalam mengekspor produknya ke negara lain.
Kondisi serupa dipakai investor asing. Produsen sepatu asal Korea Selatan memilih mengekspor ke Jepang dari pabrik di Indonesia ketimbang China untuk memanfaatkan fasilitas perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang.
"FTA dengan Korea, Jepang, dan India surplus walau dengan China defisit. Tetapi, kalau dihitung semua negara, neraca perdagangan kita surplus. Kami akan membuat forum ekspor dari seluruh asosiasi ekspor penting dan mengajak kementerian lain untuk menghilangkan aturan yang menghambat selama ini," ujarnya.
15.57 |
Posted in
business
|
Read More »
 |
| BI: Perbankan Biayai Usaha Produktif |
JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia menilai peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi masih rendah mengingat kecilnya rasio pemberian kredit dengan produk domestik bruto pada 2010 yang hanya mencapai 26,1 persen.
"Saya melihat terdapat sesuatu permasalahan besar, yaitu dalam kondisi likuiditas perbankan berlebih, peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi masih rendah. Rasio kredit terhadap PDB pada 2010 hanya sekitar 26,1 persen, hanya sedikit meningkat dari 25,7 persen pada 2009," kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam acara Pertemuan Tahunan Perbankan di Jakarta, Jumat (21/1/2011) malam.
Darmin menjelaskan, perbankan saat ini mengalami kelebihan likuiditas yang tecermin dari besarnya jumlah alat likuid per 15 Desember 2010 yang terdiri dari SBI Rp 494,5 triliun, Surat Utang Negara Rp 229,9 triliun, dan jumlah undisbursed loan perbankan Rp 556,8 triliun.
"Dari situ kita tahu bahwa perekonomian kita pada hakikatnya tidak kekurangan likuiditas. Tantangannya adalah bagaimana agar likuiditas tersebut dapat tersalurkan untuk membiayai sektor usaha produktif dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan," katanya.
Rendahnya rasio kredit terhadap PDB merupakan dampak krisis 1997/1998 yang telah menyebabkan perekonomian nasional tergolong dalam low leverage economy sehingga dalam kondisi demikian terjadi proses deleveraging pada sektor korporasi dalam waktu yang cukup lama.
"Saya berharap perbankan berani mengambil peran lebih besar membangkitkan kembali sektor korporasi, tentu dengan layanan berkualitas dan biaya yang efisien," katanya.
Selain itu, lanjut Darmin, bank perlu mencermati sumber-sumber pembiayaan nonbank yang semakin berkembang dan kompetitif seperti pembiayaan melalui pasar saham dan obligasi, yang pada 2010 mencapai Rp 280,6 triliun atau 4,4 persen dari PDB, dibandingkan dengan 3,7 persen dari PDB pada 2009. Jumlah emiten meningkat dari 57 (2009) menjadi 74 (2010).
Terlepas dari persoalan tersebut, BI melihat adanya peluang yang cukup potensial sebagai motor perekonomian, yaitu di sektor UMKM, terlihat dari data akhir 2010 yang menunjukkan pangsa kredit UMKM dalam total kredit perbankan telah mencapai 53,32 persen dan pertumbuhannya telah mencapai 25,17 persen.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa kredit sektor UMKM mendominasi total kredit, dengan tingkat kredit macet UMKM sebesar 2,65 persen lebih rendah dibandingkan dengan non-UMKM 3,51 persen.
Untuk terus memperbaiki kredit sektor UMKM ini, Darmin melihat bunga pinjaman sektor ini masih relatif lebih tinggi daripada sektor korporasi yang lain. "Ini merupakan tantangan kita bersama karena apabila suku bunga UMKM ini bisa kita turunkan lebih jauh, akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam mendorong kegiatan ekonomi," katanya.
Dalam skala regional, Darmin menilai daya saing perbankan nasional dari segi efisiensi, permodalan, dan aset masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan.
Berdasarkan data Bank Indonesia dan Bank Scope akhir 2009, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) Indonesia adalah 81,6 persen dan net interest margin (NIM) Indonesia adalah 5,8 persen. Sementara untuk Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, rasio BOPO berkisar 32,7 hingga 73,1 persen dan NIM berkisar 2,3 hingga 4,5 persen.
"Fakta ini menunjukkan bahwa efisiensi perbankan Indonesia terendah di ASEAN-5. Ini ironis dengan fakta lain bahwa rata-rata kenaikan harga saham perbankan di Indonesia sangat fantastis. Untuk itu, saya meminta perbankan untuk berupaya mengejar dalam hal efisiensi," katanya.
sumber : http://id.news.yahoo.com
15.56 |
Posted in
business
|
Read More »
London (ANTARA) - Ratu Sofia dari Spanyol mengunjungi stan Indonesia di pameran pariwisata "Feria Internacional de Turismo" (Fitur) ke-31 di Madrid yang berlangsung hingga 23 Januari mendatang.
Sekretaris Tiga KBRI Madrid, Krisnawati Desi Purnawestri dalam siaran persnya kepada Antara di London, Jumat, mengatakan dalam kunjungan ke stan Indonesia Ratu Sofia disambut Dubes RI untuk Spanyol, Adiyatwidi Adiwoso Asmady.
Kunjungan Ratu Sofia ke stan Indonesia menandakan perhatian khusus Ratu terhadap Indonesia karena di Hall Asia Pasifik dari 20 negara dengan 70 stand peserta, hanya dua stan termasuk Indonesia yang dikunjunginya oleh Ratu Spanyol itu.
Selama di stan Indonesia, Ratu Sofia juga mendapat penjelasan singkat dari Dubes RI atas pertanyaan mengenai Komodo dan Orang Utan. Sambil berbincang dengan akrab antara keduanya, Ratu juga menikmati iringan musik Sasando yang dimainkan oleh Nicodemus dan meminta agar dapat diperoleh rekamannya.
Sebelum meninggalkan stan Indonesia, Ratu Sofia menyampaikan keinginan untuk segera kembali berkunjung ke Indonesia. Ratu Sofia pernah berkunjung ke Indonesia tahun 2007.
Pameran pariwisata Fitur dibuka secara resmi Ratu Sofia pada tanggal 19 Januari lalu yang dihadiri atara lain Menteri Industri, Pariwisata dan Perdagangan Spanyol, Miguel Sebastian, para duta besar serta undangan lainnya.
Fitur merupakan salah satu pameran pariwisata internasional terbesar di Spanyol yang diikuti oleh 10.500 peserta dari 166 negara dengan luas area 75.000 meter persegi.
Dubes Adiyatwidi Adiwoso menilai kunjungan Ratu Sofia ke stand Indonesia menunjukkan perhatian besar terhadap Indonesia.
Pada kunjungan Dubes RI kepada Ratu Sofia November tahun lalu yang dijadwalkan hanya 30 menit berlangsung selama 50 menit melebihi jadwal dan berbagai pertemuan formal lainnya. Secara eksplisit Ratu mengagumi kebudayaan Indonesia, khususnya batik, dan alamnya yang indah.
Dubes mengatakan bahwa Ratu Sofia juga berulang kali menyampaikan harapan agar Presiden RI dan Ibu Ani Yudhoyono dapat berkunjung ke Spanyol segera.
Diharapkan dengan perhatian khusus Ratu Sofia terhadap Indonesia dapat lebih mendorong upaya untuk mempromosikan pariwisata Indonesia dan akan lebih banyak lagi wisatawan Spanyol berkunjung ke Indonesia.
Partisipasi Indonesia dalam Fitur XXXI terdiri dari delapan perusahaan Indonesia serta dua perusahaan Spanyol terkait pariwisata dipimpin Direktur Promosi Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Noviendi Makalam.
Pada hari pertama sekitar 400 orang mengunjungi stand Indonesia, demikian Krisnawati Desi Purnawestri.
08.14 |
Posted in
business
|
Read More »
Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) akan memfokuskan pengembangan perbankan ke depan pada masalah permodalan dan efisiensi terutama untuk meningkatkan daya saing dan mendorong fungsi intermediasi.
Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam acara pertemuan tahunan "bankers dinner" di Jakarta, Jumat, malam.
Dikatakannya, penguatan sistem pengawasan industri perbankan dan pendalaman industri melalui konsolidasi tetap menjadi faktor penentu keberhasilan melewati krisis di tengah persaingan global.
"Modal perbankan mungkin mencukupi untuk menggerakkan sendi-sendi perekonomian nasional secara gradual, namun saya merasa belum pasti cukup kokoh untuk menghadapi krisis," katanya.
Krisis tahun 1997/1998 maupun 2007/2008, katanya memberikan pesan penting bahwa kerapuhan perbankan akan merugikan negara, bank sentral dan akhirnya jatuhnya pada kesengsaraan rakyat.
Dikatakannya, bail-out (dana talangan) mungkin perlu ketika krisis, namun pengalaman membuktikan, hal itu menimbulkan kekeruhan baru, baik dari sisi ekonomi, komplikasi politik dan masalah hukum.
"Kita memerlukan pencegahan dan memiliki pertahanan modal yang kuat. Pemikiran ini sudah mulai intensif dibahas diantaranya dengan menggantikan paradigma bail-out menjadi bail-in. Artinya perbankan sendiri harus memiliki buffer untuk menyerap risiko dan guncangan dalam hal terkena imbas krisis," katanya.
Menurutnya, kondisi ini menambah keyakinan BI bahwa konsolidasi, baik dari sisi permodalan maupun kelembagaan perlu dipercepat.
"Oleh karenanya akan dikaji alternatif-alternatif insentif dan disinsentif yang lebih menarik terhadap pelaksanaan konsolidasi baik yang berbentuk merger, acquisition, atau corporate action lainnya," katanya.
Kuatnya pemodalan bank tersebut, lanjut Darmin juga bermanfaat untuk mengembangkan daya saing seperti pengembangan teknologi informasi dan skala usaha, dan upaya ini diperlukan untuk menyongsong penerapan Masyarakat Ekonomi Asean, mengingat dibandingkan dengan kondisi perbankan di negara ASEAN-5 lainnya, rata-rata tingkat permodalan perbankan Indonesia adalah yang terendah.
Mengenai efisiensi, Darmin berharap perbankan sanggup mendorong Net Interest Margin (NIM) ke arah yang lebih rendah dan efisien, sehingga dapat mengurai keruwetan permasalahan intermediasi yang dapat meningkatkan kredit dan selanjutnya diharapkan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Efisiensi juga mendorong perilaku bank dalam memberikan kredit yang lebih hati-hati, selektif, produktif dan prospektif. Perilaku tersebut juga akan menstimulasi praktek prudensial perbankan, yang merupakan prasyarat stabilitas keuangan (financial stability), sehingga akan berbuah pertumbuhan dan stabilitas sekaligus," katanya.
Dijelaskannya, usaha peningkatan efisiensi tersebut telah dilakukan BI seperti kesepakatan penetapan suku bunga deposito lebih dari setahun lalu upaya pengkajian rentang bunga (spread) yang berujung pada pemberlakuan ketentuan mengumumkan suku bunga kredit peminjam utama (prime lending rate).
Bank Indonesia, lanjutnya tentu saja masih terus mengkaji langkah-langkah lanjutan, termasuk yang terkait pemberian hadiah bagi nasabah, dan pelaksanaan benchmarking antar bank.
sumber: http://id.news.yahoo.com
08.11 |
Posted in
business
|
Read More »
